KKP Garap Sertifikasi Tanah Pembudidaya Ikan Untuk Memudahkan Kredit Bank

KKP terus mendukung para pembudidaya ikan skala kecil supaya terus tumbuh dan berkembang dan menjadi andalan industri perikanan Indonesia. Dengan menggarap sertifikasi tanah pembudidaya ikan, diharapkan mereka akan lebih mudah untuk mendapatkan modal dari kredit bank. Setelah program sertifikasi tanah nelayan, Kementerian Kelautan dan Perikanan kini mulai menggarap sertifikasi tanah bagi para pembudidaya ikan skala kecil. Diharapkan program ini dapat membantu para pembudidaya ikan dalam mengakses permodalan dari perbankan dengan jaminan sertifikat yang dimilikinya.

“Modal sering menjadi salah satu kendala dalam suatu usaha budidaya perikanan. Bahkan minimnya modal menjadi kambing hitam apabila usaha budidaya mengalami kega¬galan,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo saat membuka Sosialisasi Pember¬dayaan Usaha Pembudidayaan Ikan Untuk Akses Pembiayaan Melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah, di Hotel Singgasana Surabaya, (23/4).

Berdasarkan hasil identifikasi di lapangan, salah satu penyebab sulitnya mengakses sumber pembiayaan disebabkan tidak adanya jaminan untuk memperoleh kredit. Nah, sertifikasi hak atas tanah bagi usaha budidaya ikan adalah salah satu solusi untuk mendapatkan modal.

Sharif menegaskan, pihaknya sangat mendukung program sertifikasi bagi nelayan maupun pembudidaya ikan. Program ser¬tifikasi hak atas tanah ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama antara Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) dengan Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat – Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Sebagai tahap awal sertifikasi, kabu¬paten/kota yang dipilih menjadi sasaran pada tahun 2013 merupa¬kan kabupaten/kota yang menda¬pat sasaran program industrialisasi perikanan budidaya dan sasaran pencapaian produksi. Program sertifikasi hak atas tanah pem¬budidaya ikan melibatkan seluruh komponen pemerintah dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. Pada level kabupaten/kota, dibentuk kelompok kerja yang melibatkan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Bappeda Kabu¬paten/Kota, Kantor Pertanahan, dan Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan.

Sedangkan pada level provinsi, juga dibentuk kelompok kerja yang melibatkan Sekretaris Daerah Provinsi, Bappeda Provinsi, Kantor Wilayah BPN, dan Dinas yang mem¬bidangi Kelautan dan Perikanan. Sementara itu, pada tingkat pusat, dibentuk kelompok kerja yang melibatkan BPN, BAPPENAS, dan DJPB KKP.

Pada tahap pra-sertifikasi, Pokja Kabupaten/Kota harus mampu meyakinkan pembudidaya ikan dan memilih sasaran sebagai calon subjek yang siap untuk mengakses perbankan dan sumber pembiayaan lainnya. “KKP akan bersinergi dengan stakeholder perikanan budidaya seperti Bank Indonesia dan sumber pembiayaan lainnya untuk melakukan pendampingan dan pembinaan dalam mengakses per¬bankan dan sumber pembiayaan lainnya,” katanya.

Sebagai realisasinya, KKP melalui Ditjen Perikanan Budidaya telah melakukan kerja sama dengan per¬bankan untuk pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E). Yakni PT Bank Mandiri Tbk (Persero), PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero), dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (Persero). Selain kerja sama dengan perbankan nasional, sejumlah bank daerah juga terus memperlihatkan komitmennya untuk mendukung pengembangan usaha pembudidayaan ikan melalui penyaluran kredit.

“Diharapkan setelah adanya ke¬giatan sertifikasi hak atas tanah ini usaha budidaya ikan akan cepat tumbuh dan berkembangnya. Program ini sekaligus dimaksudkan sebagai mitigasi awal guna memi¬nimumkan resiko usaha pembudi¬daya ikan oleh perbankan, serta untuk meningkatkan eligibilitas usaha pembudidaya ikan itu sendiri,” jelasnya.

Program ini diharapkan akan mendukung realisasi kredit kepada pembudidaya, sekaligus akan memacu modal dan terus bergerak positif sehingga kegiatan usaha pembudidayaan ikan semakin menggeliat seiring dengan ke¬inginan untuk menekan angka kemiskinan, menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(sumber:maritimpost)

analisa usaha budidaya ikan air tawar

Peta Alamat Surya Mina Farm

Tinggalkan Pesan