Ada Isu Ikan Berformalin, Pedagang Ikan Maumere Minta Perlindungan Hukum

Terkait adanya isu ikan berformalin yang beredar di Kabupaten Sikka, para pedagang ikan yang berhimpun dalam wadah Ikatan Pedagang Pasar Sayur dan Ikan (IPPSI) Kabupaten Sikka, Rabu (11/2), mendatangi Markas Polres Sikka. Mereka bermaksud meminta perlindungan hukum dari Kapolres Sikka, Budi Hermawan.Pedagang Ikan di Mapolres Sikka

Para pedagang ikan diterima oleh Budi Hermawan di Posko Pelaporan dan Penanganan Kontijensi Tahun 2015. Tampak hadir juga Kasat Reskrim Polres Sikka, Hendry S. Sianipar dan Kasat Intel, Marselus Hale. Sementara pedagang ikan didampingi kuasa hukum Viktor Nekur, salah seorang pengacara yang berpraktik di Maumere.

Ketua IPPSI Sikka Urbanus Nong Fendi mengatakan isu ikan berformalin yang tidak ada batas waktunya telah menimbulkan keresahan berkepanjangan dalam masyarakat. Dampak realistis yang terjadi yakni ketidakharmonisan komunikasi antara para pedagang ikan dengan masyarakat konsumen.

Ketidakharmonisan ini diperparah dengan ketidakjelasan upaya pengungkapan sumber ikan berformalin, bagaimana cara memformalin ikan, bagaimana cara beredarnya formalin dalam masyarakat, dan bagaimana cara mencegah serta memberantas ikan berformalin oleh instansi terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka.

“Kami pelaku pasar sebagai pembeli ikan dari nelayan di Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Alok dan sekaligus sebagai penjual ikan kepada masyarakat umum telah menjadi korban dari ketidakseriusan pemerintah baik dari segi kehidupan sosial kemasyarakatan dan segi kenyamanan dalam berusaha mencari kehidupan yang dijamin UUD 1945,” tegas Urbanus.

Dia mengatakan, permohonan perlindungan hukum yang mereka lakukan sangat beralasan karena sesungguhnya mereka juga adalah korban dari peredaran ikan berformalin. Mereka mengaku tidak mengerti dan tidak tahu tentang manfaat serta penggunaan formalin. Sialnya, justeru mereka yang selalu dipersalahkan dan dianggap telah menjadi biang dari peredaran ikan berformnalin.

Selain itu, tambahnya, selama ini mereka membeli ikan pada tempat yang telah disediakan oleh pemerintah yaitu di TPI Alok. Proses jual beli ikan antara pedagang ikan dan nelayan langsung di bawah pengawasan petugas dari DKP Sikka.

Kalau pun ada yang membeli dari TPI Amagarapati di Larantuka, Kabupaten Flores Timur, mereka selalu mengurus surat-surat kelengkapan dengan membayar pajak kepada petugas DKP Flotim.

Dia juga menyinggung langkah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka yang beberapa waktu lalu melakukan penyitaan ikan dan boks ikan milik pedagang ikan. Langkah itu berakibat para apedagang ikan merugi hingga ratusan juta rupiah.

(sumber: flobamora.net)

analisa usaha budidaya ikan air tawar

Peta Alamat Surya Mina Farm

Tinggalkan Pesan